DPR Mendesak Kemkes Perluas Riset OMAI dan Vaksin untuk COVID19
Tanggal Posting : Minggu, 5 April 2020 | 16:08
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 571 Kali
DPR Mendesak Kemkes Perluas Riset OMAI dan Vaksin untuk COVID19
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI., Melki Laka Lena (foto paling kanan) bersama Menkes RI. saat Kunjungan dan Memberikan Bantuan kepada Tenaga Medis di NTT (Sikka dan Kupang) untuk membantu penanganan DBD.

JamuDigital.Com- PIONER MEDIA ONLINE & MARKETPLACE JAMU INDONESIA. Rapat Kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berlangsung pada Kamis, 2 April 2020.

Sifat rapat ini terbuka, dan dilakukan secara Virtual dan juga ada yang hadir di tempat di Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI, Gedung Nusantara, Jakarta Pusat. Dipimpin oleh Ketua Rapat: DR. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.).

Salah satu hasil kesimpulan yang penting dari Rapat Kerja ini adalah pada Kesimpulan point  2; Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperluas riset dan inovasi Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) dan vaksin bagi penanganan COVID-19 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI., Melki Laka Lena kepada Redaksi JamuDigital.Com pada Sabtu malam, 4 April 2020 menjelaskan bahwa mengacu pada apa yang dilakukan pemerintah China dalam menangi pandemi Virus Corona, seperti halnya pengalaman China menangani COVID19 di Wuhan yang salah satu aspek pentingnya adalah penggunaan obat tradisional yang telah terbukti uji klinis. Di Indonesia, penanganan pasien COVID19 dapat juga menggunakan OMAI yang terbukti secara klinis.

Saat ini Curcumin sudah dipakai sebagai salah satu bahan untuk membantu pengobatan pasien COVID19. Yang lain juga jika terbukti uji klinis dan disetujui asosiasi dokter ahli paru diharapkan juga dapat  membantu pasien COVID19 dalam proses kesembuhannya. Hasil Raker DPR RI kemarin, lanjut Melki Laka Lena, kami secara khusus mendorong hal ini, agar Menkes, BPOM dan industri farmasi lebih serius menggalakkan penggunaan OMAI yang telah melewati riset dan uji klinis.

Berita Terkait: Kurangi Ketergantungan Impor Obat, Menkes Dukung OMAI

Berita Terkait: DPR Serahkan Panduan Corona dan Percepat OMAI

Dokumen lengkap hasil Raker DPR RI., pada 2 April 2020, sebagai berikut:

Laporan Singkat. Rapat Komisi IX DPR RI. (Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), Masa Persidangan: 2019-2020. Rapat ke: 2. Jenis Rapat: Rapat Kerja secara virtual. Dengan:        

  • Menteri Kesehatan RI;
  • Menteri Ketenagakerjaan RI;
  • Ketua Gugus Tugås Percepatan Penanggulangan Covid 19;
  • Plt. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2Ml).

Sifat Rapat: Terbuka. Hari/tanggal: Kamis, 2 April 2020. Pukul: 16.00 WIB- selesai. Acara:

1.Penjelasan Menteri Kesehatan RI dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 terkait upaya penanganan Covid-19 dan hambatan pelaksanaannya, terutama terkait kecukupan anggaran;

2.Penjelasan Menteri Kesehatan RI dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 terkait penguatan upaya penanganan Covid-19 di seluruh provinsi, kabupaten dan kota terutama setelah adanya Peraturan dari Menteri Keuangan RI untuk bisa menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik;

3.Penjelasan Menteri Kesehatan RI dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 terkait pemetaan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), obat-obatan, Tenaga Kesehatan/Medis, sarana-prasarana termasuk alat ventilator di seluruh Indonesia, termasuk terobosan kebijakan yang diambil untuk pengadaannya;

4.Penjelasan Menteri Kesehatan RI terkait pelibatan peran serta masyarakat (termasuk sektor swasta) dalam upaya penanganan Covid19;

5.Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan RI membahas dampak Covid-19 terhadap pembangunan Ketenagakerjaan terkait Perlindungan daya beli, PHK, dan Jaminan Sosial;

6.Penjelasan Kepala BP2Ml tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara-negara terdampak Pandemi Covid-19.

Ketua Rapat: DR. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. Sekretaris Rapat: Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI. Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI, Gedung Nusantara 1 Lantai 1, JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Peserta Rapat Virtual/Hadir:

A. 42 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;

B. Menteri Kesehatan RI, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad.

C. Menteri Ketenagakerjaan RI, Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.

D. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo.

E. Plt Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2Ml), Tatang Budi Utama Razak.

l. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 dan Plt. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2Ml) dibuka pukul 16.30 WIB, dilaksanakan dengan cara virtual dan Pesertanya telah Kuorum maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II KESIMPULAN

1.Komisi IX DPR RI mendukung penuh upaya penanggulangan pandemi COVID-19 terutama dalam hal penyediaan kebijakan infrastruktur dan prosedur deteksi, pencegahan, dan respon yang telah dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian Komisi IX meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bersama dengan Kementerian Kesehatan RI memperhatikan masukan dan catatan yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Kerja hari ini diantaranya sebagai berikut:

a.Mempercepat dan memastikan pemenuhan kebutuhan dan distribusi Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) dan pelaksanaan rapid test sebagai upaya perlindungan kepada seluruh tenaga kesehatan yang menjadi frontliner penanganan COVID19;

b.Mempercepat pembuatan regulasi yang efektif dan efisien terkait pengaturan sistem kerja, pemberian insentif, dan santunan kematian tenaga medis/kesehatan yang menjadi frontliner penanganan COVID-19;

c.Percepatan deteksi COVID-19 di masyarakat melalui penggunaan swab test (PCR) dan rapid test sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk rumah sakit dan laboratorium baik milik pemerintah maupun swasta;

d.Secara progresif melakukan koordinasi bersama seluruh pihak terkait, termasuk asosiasi alat kesehatan dan industri farmasi, untuk pemenuhan kebutuhan Obat dan alat - alat kesehatan yang dibutuhkan bagi upaya deteksi, pencegahan dan respon penanganan COVID-19 seperti masker, rapid test, reagen, VT M, nasal swab Dacron, dan ventilator sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI dengan tetap mengutamakan pendayagunaan industri dalam negeri;

e.Mempercepat peningkatan kapasitas layanan kesehatan di Rumah Sakit Rujukan; rumah sakit di daerah terpencil, perbatasan negara serta kepulauan; Wisma Atlet; RS Second Liner, serta jejaring laboratorium agar memiliki standar yang sama dalam upaya penanganan COVID-19;

f.Memperluas jejaring rumah sakit rujukan COVID-19 dan laboratorium agar dapat terdistribusi secara merata di seluruh Indonesia demi mendekatkan akses masyarakat terhadap penanganan COVID-19;

g.Secara massif melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang komprehensif terkait penanganan COVID-19 kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keresahan termasuk stigma di masyarakat terhadap pasien (baik yang sembuh maupun meninggal) dan petugas medis coviD-19.

h.Segera mengambil langkah percepatan untuk merumuskan kebijakan antisipasi persebaran COVID-19 di bulan Ramadhan dan Idul Fitri dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

2.Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperluas riset dan inovasi Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) dan vaksin bagi penanganan COVID-19 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

3.Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BP2Ml untuk terus melakukan pengawasan dan memberikan perhatian kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama kepada PMI yang masih melakukan pekerjaan, guna menjamin layanan kepada PMI bebas COVID-19 terutama pada negara-negara tujuan penempatan dengan status lockdown, baik yang statusnya ODP, PDP dan Positif COVID-19, sebelum mereka kembali ke daerah masing-masing.

4.Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengalokasikan program kartu pra kerja maupun program jaring pengaman sosial baik kepada Calon PMI maupun PMI Purna terutama yang bekerja di negara tujuan penempatan yang terdampak pandemi COVID-19.

5.Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melarang Tenaga Kerja Asing (TKA) memasuki wilayah Indonesia selama masa Pandemi Covid 19.

6.Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BP2Ml untuk menjamin perlindungan kesejahteraan PMI dan anggota keluarganya yang masih berada di Malaysia.

7.Komisi IX DPR RI meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BP2Ml untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI pada Raker dan RDP hari ini, paling lambat tanggal 9 April 2020.

III. PENUTUP. Rapat ditutup pukul 02.35 WIB.Jakarta, 2 April 2020. KETUA RAPAT/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI: DR. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA (A-35). Redaksi JamuDigital.Com.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI., Melki Laka Lena bersama Dasco, Wakil Ketua DPR RI saat memimpin FGD degnan Kapolri, Kejagung, BPK, Menkes, Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan mencari solusi kenaikan iuran BPJS sebelum putusan MA.

Melki 2


Kolom Komentar
Berita Terkait

JAMU DIGITAL: MEDIA JAMU NOMOR SATU

Tentang Kami

@ Copyright 2021. All Right Reserved.  www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: