Political Will Pemerintah untuk Menerbitkan Fornas Fitofarmaka
Tanggal Posting : Senin, 22 November 2021 | 05:16
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 176 Kali
Political Will Pemerintah untuk Menerbitkan Fornas Fitofarmaka
Ketergantungan importasi bahan baku obat mencapai 90 persen, menjadi titik lemah ketahanan kesehatan nasional. Obat herbal Fitofarmaka dapat menjadi solusi mengurangi importasi.

JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU.  Sesuai Perpres No. 82/2018, Fitofarmaka dapat menjadi jaminan pelayanan obat untuk peserta JKN, apabila masuk ke dalam Formularium Nasional (Fornas). Political Will Pemerintah untuk segera menerbitkan Formularium Nasional Fitofarmaka sudah mendesak, sebagai upaya menggulirkan program kemandirian obat nasional.

Hal ini, juga selaras dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 82 TAHUN 2018, TENTANG JAMINAN KESEHATAN, Pasal 59, ayat 5,  yang menyebutkan bahwa: "Komite nasional dalam menyusun formularium nasional dan kompendium alat kesehatan harus mengutamakan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai produksi dalam negeri."

Produk obat herbal Fitofarmaka yang sudah melalui uji klinis, secara faktual memiliki TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) lebih dari 90%. Fakta ini, dapat menjadi solusi untuk memutus mata rantai ketergantungan terhadap bahan baku obat, secara bertahap.

Ketergantungan importasi bahan baku obat kimia hingga kini masih sangat tinggi yaitu mencapai 90%. Kondisi ini sangat membahayakan ketahanan kesehatan nasional, jika terjadi gangguan importasi bahan baku obat tersebut.

Seperti pada saat awal pandemi COVID-19 terjadi, sejumlah negara penghasil bahan baku obat melakukan lock down, sehingga importasi terganggu, tidak ada proses pengiriman bahan baku obat dari produsen.

Kondisi ini, juga mendapat perhatian serius dari Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa, "Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan," ungkap Presiden Jokowi pada saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR RI, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

"Perlu ada political will dari Pemerintah melalui stakeholders terkait (Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Badan POM, BRIN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindsrian)  secara nasional berkesinambungan untuk mempercepat  Fitofarmaka dan segera masuk dalam Formularium Obat Nasional yang menjadi acuan Penggunaannya dalam Sistem Kesehatan Nasional," tegas  dr. Hardhi Pranata, Sp.S, MARS, Pendiri PDHMI ketika dihubungi Redaksi JamuDigital.Com, Minggu, 21 November 2021.

Keberadaan Formularium Nasional sebagai daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan diatur oleh Kementerian Kesehatan.

Beleid itu diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL, pada Pasal 4 (1) Pelayanan obat untuk peserta jaminan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada Formularium Nasional. (2) Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Menteri dalam menetapkan Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk komite nasional. (4) Komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. Tim ahli;  b. Tim evaluasi; c. Tim pelaksana; dan d. Tim reviu. (5) Komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur: Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan tenaga ahli.

Fornas terakhir diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/813/2019 Tentang Formularium Nasional, berlaku mulai pada tanggal 1 April 2020.

"Saat ini produsen OMAI  baru satu perusahaan yang konsisten menggunakan bahan alam Indonesia melalui konsep biomolekular, sebaiknya lebih banyak lagi produsen  yang memakai metoda tersebut, sehingga percepatan produksi OMAI semakin banyak, dan Indonesia tidak tergantung lagi pada bahan baku obat impor," dr. Hardhi Pranata mengingatkan. Redaksi JamuDigital.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

JAMU DIGITAL: MEDIA JAMU NOMOR SATU

Tentang Kami

@ Copyright 2021. All Right Reserved.  www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: