Konsep Penggunaan OMAI di Fasilitas Kesehatan
Tanggal Posting : Jumat, 14 Agustus 2020 | 07:41
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 762 Kali
Konsep Penggunaan OMAI di Fasilitas Kesehatan
Peresmian Instalasi Yankes Tradisional RSUD Wongsonegoro-Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis, 23 Juli 2020.

JamuDigital.Com- PIONER MEDIA ONLINE & MARKETPLACE JAMU INDONESIA. Penggunaan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) di Pelayanan Kesehatan Formal kini semakin terbuka luas, seiring makin banyaknya Instalasi Pelayanan Kesehatan Tradisional dibuka di berbagai rumah sakit.

Ini tentu akan menjadi peluang, agar obat herbal Indonesia dapat menjadi bagian penting di dalam program kesehatan masyarakat, sekaligus mengangkat potensi herbal yang sumberdayanya melimpah di bumi nusantara.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) mendefinisikan obat tradisional sebagai bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Ada tiga kategori obat tradisional, yaitu: Jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT) dan Fitofarmaka.

Pemanfaatan Obat Tradisional, sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tentang FOHAI, Kepmenkes Nomor: HK.01.07/MENKES/187/2017 tentang FROTI, Kepmenkes 121/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Medik Herbal.

Maka dokter dapat menggunakan obat tradisional untuk: Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif. Dalam hal ini, diperlukan edukasi tentang Jamu. Sedangkan OHT dan Fitofarmaka (OMAI) dapat  digunakan pada praktek mandiri atau di Rumah Sakit (Formularium Nasional Formularium RS).

Berita Terkait: Enam Yankestrad Integrasi di Berbagai Rumah Sakit 

Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Pasal 24 Ayat 2). Dalam hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis pada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat lain berdasarkan persetujuan Komite Medik dan kepala/direktur rumah sakit.

"Regulasi terkini menyebutkan bahwa Jamu adalah obat tradisional Indonesia, sementara OHT dan fitofarmaka adalah "obat" yang sudah terstandardisasi dan berasal dari alam, serta didasari bukan menggunakan data empiris seperti halnya Jamu, namun menggunakan bukti ilmiah berupa uji pra klinis maupun uji klinis," demikian dijelaskan oleh Molecular Pharmacologist, DR. Raymond R. Tjandrawinata, Ph.D, DSc., FRSC.

Untuk membedakan antara obat tradisional berdasarkan data empiris dan obat herbal "modern" berdasarkan data ilmiah, beberapa Menteri Republik Indonesia (Menteri Ristek dan Teknologi, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perindustrian) dan Badan POM, sepakat  menggunakan istilah Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) untuk menyebut obat dari bahan alam yang sudah melalui uji pra klinis dan uji klinis (OHT, Fitofarmaka).

Terdapat banyak hal yang perlu dikaji, lanjut Raymond Tjandrawinata, agar OMAI dapat digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan formal di Indonesia. Berbagai masalah teknis, termasuk standardisasi produk OMAI, hak kekayaan intelektual, mutu produk, serta aspek ekonomi petani perlu dipertimbangkan.

OMAI di Pelayanan Kesehatan Formal

Raymond dan OMAI

Menurut Rayamond Tjandrawinata bahwa Kementerian Kesehatan telah menyusun Formularium Obat Tradisional Nasional pada 2017. Namun sampai saat ini, belum ada satupun obat herbal yang masuk ke dalam Formularium Obat Nasional (Fornas).

Saat ini, obat yang diresepkan peserta JKN merujuk pada Fornas, keseluruhannya berisi obat-obat sintetis. "Masyarakat menunggu, kapan obat herbal asal Indonesia masukan dalam sistem JKN," ungkap Raymond Tjandrawinata.

Dalam pandangannya, Kemenkes harusnya menyediakan regulasi yang menjamin obat herbal dipergunakan untuk pengobatan medis, termasuk dalam JKN, kendati dengan batasan.

Peraturan Menkes Nomor 21/2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, jika obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum di Fornas, dapat memakai obat lain, termasuk obat tradisional, OHT, dan fitofarmaka. Syaratnya, hal tersebut disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota.

Permenkes Nomor 71/2013 tentang Layanan Kesehatan pada JKN, disebutkan jika obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis di fasilitas kesehatan tingkat rujukan tidak tercantum di Fornas, obat lain termasuk obat herbal dapat digunakan atas persetujuan Komite Medik dan Kepala atau Direktur RS.

Pemda dapat memakai dana alokasi khusus bagi pengadaan obat herbal di fasilitas kesehatan sesuai Permenkes Nomor 82/2015 mengenai Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, lanjut Raymond, para kepala dinas kesehatan Indonesia hanya sedikit yang membelanjakan dana DAK untuk keperluan belanja obat herbal.

"Untuk itu, saat ini waktu yang tepat, agar di pelayanan kesehatan formal (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) menggunakan OMAI sebagaimana yang terdapat pada buku "Informatorium Obat Modern Asli Indonesia di Masa Pandemi COVID-19" yang diterbitkan oleh Badan POM. Dalam buku tersebut terdapat 62 Obat Herbal Terstandar (OHT) dan 25 Fitofarmaka," Raymond mengusulkan. Redaksi JamuDigital.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

JAMU DIGITAL: MEDIA JAMU NOMOR SATU

Tentang Kami

@ Copyright 2021. All Right Reserved.  www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: