FORNAS Tantangan Tata Kelola Obat Nasional
Tanggal Posting : Senin, 5 Oktober 2020 | 06:53
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 965 Kali
FORNAS Tantangan Tata Kelola Obat Nasional
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR ke PT. Merck Sharp Dohme Pharma, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 1 Oktober 2020.

JamuDigital.Com- PIONER MEDIA ONLINE & MARKETPLACE JAMU INDONESIA.  Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengungkapkan bahwa banyak kasus sering terjadi mengenai ketidak sesuaian obat di Formularium Nasional (FORNAS) dengan obat yang tayang di E-Katalog.

Menurutnya hal ini menjadi tantangan untuk diselesaikan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola obat nasional yang lebih bermutu.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan bahwa latar belakang Fornas dan E-Katalog disusun sebenarnya untuk kendali mutu dan kendali biaya. Kondisi ini diharapkannya dapat mengurangi korupsi dengan menghilangkan praktik suap/gratifikasi dalam peresepan obat oleh perusahaan farmasi.

"Banyaknya kasus ini mengakibatkan yang tidak memiliki acuan harga. Terdapat obat yang tidak memiliki acuan harga misalnya sebagai dasar BPJS kesehatan membayar klaim rumah sakit," ujar wanita yang akrab disapa Nini ini usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR ke PT. Merck Sharp Dohme Pharma, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 1 Oktober 2020.

Berita Terkait: Kemenperin Dorong OMAI Untuk Pengadaan Obat JKN 

Nini kemudian menerangkan bahwa berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari berbagai pihak, Komisi IX DPR RI mengidentifikasi bahwa tantangan ini muncul pada setiap subsistem tata kelola obat, subsistem pilihan dan penentuan obat FORNAS.

Tantangan tata kelola obat lainnya adalah subsistem penempatan obat E-Katalog dan penyandangnya, subsistem distribusi obat subsistem distribusi obat E-Katalog ke fasilitas pelayanan kesehatan, subsistem pemanfaatan obat oleh pasien.

Selain itu permasalahan ini juga menimbulkan kesulitan bagi rumah sakit untuk melakukan pengadaan obat karena tidak semua obat yang dibutuhkan tersedia. "Permasalahan yang lain adalah tidak akuratnya rencana kebutuhan obat sebagai dasar pengadaan E-Katalog," sambung Nini.

Selain itu Nini menegaskan bahwa data Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang dihimpun Kementerian Kesehatan saat ini belum akurat karena belum semua Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan menyampaikan RKO kepada Kemenkes sebagai dasar pengadaan obat di E-Katalog.

"Hal ini tentu saja dapat menyebabkan adanya kekosongan stok obat atau kelebihan stok obat. Di sisi lain, ini juga menimbulkan kerugian pada industri farmasi karena ketidakpastian pemenuhan komitmen yang telah mereka berikan," tutup Nini. (Sumber Berita: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30310/t/FORNAS+Dan+E-Katalog+Menjadi+Tantangan+Tata+Kelola+Obat+Nasional). Redaksi JamuDigital.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

JAMU DIGITAL: MEDIA JAMU NOMOR SATU

Tentang Kami

@ Copyright 2022. All Right Reserved.  www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: