4 Catatan YLKI Tentang PHW Bahaya Merokok
Tanggal Posting : Selasa, 29 September 2020 | 06:22
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 190 Kali
4 Catatan YLKI Tentang PHW Bahaya Merokok
Senin, 28 September 2020 merupakan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (The International Right to Know Day atau RTKD).

JamuDigital.Com- MEDIA ONLINE & MARKETPLACE JAMU INDONESIA. YLKI mendorong dan mengetuk hati Presiden Joko Widodo dalam hal konsistensi melindungi warga negaranya terhadap bahaya merokok, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Demikian disampaikan Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, sembari memberikan empat catatan krusial, terkait dengan Perbesaran Peringatan Kesehatan Bergambar (PHW) sebagai Wujud Komitmen dan Kewajiban Pemerintah Menjamin Hak atas Informasi Setiap Warga Negara.

"Hari Senin 28 September 2020 merupakan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (The International Right to Know Day atau RTKD) yang selalu diperingati setiap pada 28 September di seluruh negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia," jelas Tulus Abadi dalam siaran persnya, Senin- 28 September 2020.

Berikut empat catatan krusial dari YLKI tentang PHW:

  • Ukuran PHW saat ini harus segera diperbesar agar informasi yang ada bisa muncul kepada konsumen dan pita cukai yang selama ini menutupi gambar bahaya merokok kebijakannya diubah. Perbesaran PHW merupakan cara yang paling efektif dan efisien serta pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun.
  • Perbesaran PHW merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhi pemerintah dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat konsumen dari produk yang merugikan.
  • Ukuran pencantuman PHW merupakan indikator keseriusan pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari bahaya zat adiktif merokok secara transparansi.
  • Salah satu upaya untuk mencapai target RPJMN 2020-2024, dan bahkan target tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG’s).

Hak Konsumen dan Akses Informasi Publik

Artinya, masyarakat konsumen mempunyai hak dan kebebasan untuk mengakses informasi publik dan setiap lembaga negara dalam hal ini pemerintah wajib menginformasikan kepada publik secara proaktif dan terbuka.

Kaitannya dengan upaya penurunan perokok di Indonesia, terutama konsumen anak, pemerintah telah memberikan informasi bahaya merokok melalui pencantuman peringatan kesehatan bergambar (Pictorial Health Warning atau PHW) pada bungkus rokok. Namun apa realitanya? Alamak... Sudah ukuran PHW-nya kecil, tertutupi pita cukai pula!

Sehingga masih jauh dari kata efektif menginformasi konsumen akan bahaya merokok. Peringatan ini menjadi refleksi terhadap keberadaan regulasi pengendalian tembakau di Indonesia yaitu PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Produk Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau pada Kesehatan. PP tersebut sudah tidak lagi efektif untuk melindungi masyarakat konsumen, baik konsumen perokok aktif, pasif maupun calon perokok pemula, terutama kelompok anak.

Pasalnya, prevalensi perokok anak terus melonjak tinggi mulai dari tahun 2013 sebesar 7,2% menjadi 9,1% pada tahun 2018. Alhasil, target yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019 bahwa perokok anak hanya 5,4% hanyalah coretan belaka alias gagal. Dengan demikian, pada jilid kedua kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah membuat target baru dalam RPJMN 2020-2024, yaitu prevalensi perokok anak di Indonesia turun menjadi 8,7%.

Meskipun dari prevalensi yang ada hanya turun sebesar 0,4% tetap patut diapresiasi terkait upaya pemerintah menciptakan generasi penerus yang maju, unggul, sehat dan berdaya saing. Salah satu strategi untuk menurunkan prevalensi perokok anak adalah revisi PP 109 Tahun 2012 utamanya pada perbesaran pencantuman peringatan kesehatan bergambar bahaya merokok guna meningkatkan kesadaran masyarakat konsumen akan bahaya zat adiktif rokok.

Sangat relevan dengan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 4 disebutkan bahwa konsumen ber hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dan berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam hal ini bahaya produk prokok. Saat ini, besaran PHW di Indonesia adalah yang terkecil di tingkat Asia, yaitu 40% saja. Masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Malaysia yang sudah 55%, Singapura 75% bahkan Timor Leste 92,5%.

Dengan ukuran minim tersebut, pesan akan bahaya merokok tentu tidak sampai pada mata dan telinga konsumen, sudah begitu ditiban dengan pita cukai yang menutupi hampir sebagian besar dari gambar tersebut, maka jangan harap konsumen telah terinformasikan dengan jelas bahkan sampai tingkat sadar melainkan semakin ambyar dan rungsep atau buta akan besarya bahaya merokok. Apalagi di masa pandemi Covid-19, sudah terbukti bahwa perokok lebih berisiko tinggi untuk terinfeksi Covid-19.

Ini adalah momentum terbaik untuk pemerintah segera mengeluarkan kebijakan terkait perbesaran pencantuman peringatan kesehatan bahaya merokok, sehingga masyakarat konsumen akan terinformasi dengan sejelas-jelasnya dan gamblang bahkan sampai yang buta aksara pun mengerti. Sehingga posisi tawar konsumen pun meningkat, tidak digantung haknya akibat informasi perlindungan penting yang terkesan begitu pelit untuk dibagikan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia, YLKI mendesak agar Pemerintah segera mengamandemen PP 109 Tahun 2012 guna melindungi konsumen utamanya anak dari bahaya zat adiktif merokok mengingat sudah 2 tahun lamanya proses revisi selalu ditunda. Redaksi JamuDigital.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

Copyright 2020. All Right Reserved. @ www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: