Pakar UGM Rekomendasi Perbaikan Sistem Pelayanan Kesehatan
Tanggal Posting : Selasa, 23 Juni 2020 | 07:00
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 384 Kali
Pakar UGM Rekomendasi Perbaikan Sistem Pelayanan Kesehatan
Perbaikan Sistem Pelayanan Kesehatan sebagai upaya agar JKN dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

JamuDigital.Com- PIONER MEDIA ONLINE & MARKETPLACE JAMU INDONESIA. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai belum memiliki prinsip equity dan keadilan sosial. Pasalnya, dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) berubah fungsi, tidak lagi dipergunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

Tetapi, malah ditujukan untuk mereka yang umumnya lebih mampu, yaitu Pasien Bukan Penerima Upah (PBPU). Di samping itu, ada ketimpangan daerah dalam penggunaan dana BPJS.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK, Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D, dalam forum "Analisis Kebijakan JKN Bertajuk Mengevaluasi UU SJSN dan UU BPJS Berdasarkan Bukti," pada Kamis, 18 Juni 2020.

Beberapa daerah terpencil, kata Laksono, masih mengejar ketertinggalan fasilitas kesehatan. Di situasi lain, dana kesehatan yang belum dimanfaatkan di daerah terpencil berisiko dialihkan untuk menutup kekurangan dana BPJS di kota-kota besar.

Laksono menyebut, situasi ini seperti praktik gotong royong yang terbalik, sehingga bisa berdampak buruk bagi pelaksanaan JKN. "Ini menunjukkan pelaksanaan JKN masih jauh dari harapan. Kebijakan JKN dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu dievaluasi," tandasnya.

Selain itu, tata kelolanya dinilai masih belum optimal, terutama dalam transparansi data, akuntabilitas, dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan JKN. "Di saat yang sama fungsi pencegahan dan penindakan fraud, serta kualitas sistem pelayanan kesehatan belum baik," jelas dosen lulusan London School of Economics, University of London, UK itu.

Belum selesai di situ, beberapa waktu lalu, pemerintah mengumumkan akan kembali mengambil keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan tersebut ditandai dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Secara lebih detail Laksono memaparkan, dana sebesar 51,8 triliun dikucurkan dari APBN. Simulasi tahun 2020 dari estimasi, mengambarkan terjadi kenaikan iuran sebesar Rp 67,8 triliun dari berbagai segmen, tetapi masih juga defisit.

"Proyeksi tersebut belum memperhitungkan dampak Covid-19 yang menyebabkan penurunan pasien non Covid-19 di berbagai rumah sakit. Segmen PBPU dan BP diproyeksikan masih menjadi penyumbang defisit terbesar," ujarnya.

Di samping itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sedang menyusun rencana untuk menetapkan kelas standar dalam memberikan layanan kesehatan. Yakni kelas layanan yang akan diberikan untuk seluruh peserta program JKN.

Sementara itu, menurut peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM, M. Faozi Kurniawan, menaikkan iuran BPJS juga bukan menjadi solusi dari permasalahan defisit BPJS. Apalagi kenaikan tertinggi selalu positif terjadi pada PBI APBN dan PPU. "Perpres No. 64 Tahun 2020 belum dapat menyelesaikan persoalan defisit karena iuran masih underprice," ungkap M. Faozi Kurniawan. 

Bersamaan dengan itu, hasil evaluasi JKN oleh PKMK menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata. Ketersediaan dan pertumbuhan rumah sakit didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera. "Termasuk juga alat kesehatan dengan teknologi canggih belum ada. Misalnya ketersediaan dokter spesialis Jantung dan layanan cath lab," tutur Faozi.

Dia menyarankan agar ada perbaikan tata kelola dan manajemen untuk mengatasi jumlah iuran yang underprice, tunggakan, dan cost-sharing, terutama untuk penyakit dengan biaya kesehatan yang mahal dan sistem deteksi fraud.

Kemudian yang tak kalah penting juga adalah pemerataan fasilitas kesehatan hingga ke daerah-daerah terpencil. "Jika hal-hal tersebut belum terpenuhi maka penetapan kelas standar belum bisa menciptakan program JKN yang adil," tandasnya.

Laksono dan tim peneliti mengupayakan adanya perbaikan lewat transformasi kepada pemerintah, berupa hasil penelitian, perluasan sebaran informasi hasil penelitian melalui media massa.

Selain itu, juga merespon isu-isu JKN terkini yang berkaitan dengan UU SJSN dan UU BPJS, serta memberikan saran kepada pengambil kebijakan. "Untuk mencegah gotong royong yang terbalik, diperlukan kebijakan strategis, seperti ketegasan dalam level UU terkait dana PBI yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin."

"Kemudian penting adanya peran dari pemda di semua aspek kaitannya dengan JKN, termasuk masalah defisit, supaya perbaikan tata kelola dan manajemen bisa terwujud," jelas Laksono. (Kn/-Th). Sumber Berta dikutip dari: http://kagama.co/rekomendasi-pakar-ugm-untuk-perbaikan-sistem-pelayanan-kesehatan . Redaksi JamuDigital.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

Copyright 2020. All Right Reserved. @ www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: