Advokasi Obat Herbal Fitofarmaka kepada Pemerintah Daerah untuk Digunakan di Pelayanan Kesehatan
Tanggal Posting : Senin, 21 November 2022 | 05:32
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 964 Kali
Advokasi Obat Herbal Fitofarmaka kepada Pemerintah Daerah untuk Digunakan di Pelayanan Kesehatan
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan kegiatan Peningkatan Penggunaan Fitofarmaka Kepada Pemerintah Daerah.

JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Pemerintah terus mengupayakan kemandirian di bidang farmasi/obat-obatan dengan mencanangkan Bangga Buatan Indonesia- yang memiliki TKDN yang tinggi.

Di bidang obat, Indonesia memiliki kekayaan bahan alam hayati yang dapat dijadikan sumber potensial bahan baku obat bahan alam.

Setelah melalui riset ilmiah,yaitu uji pra klinis dan uji klinis, maka obat herbal dari bahan alam Indonesia tersebut memiliki evidence base medicine, sehingga khasiatnya secara ilmiah telah teruji klinis.

Obat herbal tersebut dikategorikan obat herbal Fitofarmaka- yang merupakan kategori tertinggi setelah Jamu dan Obat Herbal Terstandar (OHT).

Obat herbal Fitofarmaka, kini dikenal sebagai Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) yang telah diresepkan oleh ribuan dokter di Indonesia dan diberbagai negara ASEAN.

Kementerian Kesehatan Melakukan Advokasi Kepada Pemda

Untuk mendukung pengguaan obat herbal Fitofarmaka, pemerintah Indoneisa melalui Ditjen Farmalkes, Kementerian Kesehatan melakukan advokasi penggunaan Fitofarmaka kepada Pemerintah Daerah Regional Barat Indonesia.

Masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsi simplisia tumbuhan obat maupun ekstrak tumbuhan dalam bentuk jamu. Jamu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia, berupa ramuan tumbuhan obat yang sudah digunakan secara turun temurun (empiris) yang terbukti aman dan memilliki manfaat bagi kesehatan.

Jamu merupakan salah satu dari tiga jenis obat tradisional yang dikategorikan berdasarkan tingkat pembuktian keamanan dan manfaat selain Obat Herbal Terstandar (OHT) dan Fitofarmaka.

Peranan obat tradisional Indonesia amat penting dalam pembangunan kesehatan terkait pendekatan preventif dan promotif untuk memelihara kesehatan dan peningkatan akses masyarakat terhadap obat.

Selain digunakan sebagai swamedikasi di masyarakat, Kementerian Kesehatan perlu mendorong penggunaan obat tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan.

Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung dan mengambil peran dalam memperkuat obat tradisional (OHT dan Fitofarmaka) untuk mampu bersaing di tingkat domestik dan global.

Penggunaan fitofarmaka di pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui pengadaan dengan dana kapitasi sesuai Permenkes No.21 Tahun 2016 atau dengan dana DAK sesuai dengan Permenkes No.3 Tahun 2022. Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam DOEN dan Fornas, dapat digunakan obat lain termasuk obat tradisional (Fitofarmaka dan OHT) secara terbatas sesuai dengan indikasi medis dan pelayanan kesehatan dengan persetujuan Kadinkes Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu diperlukan advokasi kepada para Kepala Dinas Kesehatan maupun stakeholder lainnya untuk dapat memanfaatkan fitofarmaka di fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk mensosialisasikan serta mempromosikan penggunaan fitofarmaka kepada kepala dinas kab/kota maupun stakeholder.

Untuk meningkatkan peran serta dan koordinasi antar stakeholder,  Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian  melakukan kegiatan Peningkatan Penggunaan Fitofarmaka Kepada Pemerintah Daerah Regional Barat di Medan, pada 10 November 2022.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Asosiasi, dan Praktisi.

Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Agusdini Banun Saptaningsih dalam sambutannya mengungkapkan.

"Saat ini terdapat 24 nomor izin edar fitofarmaka dengan 7 indikasi (immunomodulator, tukak lambung, antidiabetes, antihipertensi, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kadar albumin, dan disfungsi ereksi) dan akan terus ditingkatkan pengembangannya".

Agusdini menambahkan bahwa untuk menjamin keberlangsungan produksi dan pengembangan fitofarmaka, perlu didukung dengan peningkatan demand fitofarmaka terutama di fasilitas .pelayanan kesehatan, seperti dikutip di laman web Kemkes.

Selain diadakan kegiatan webinar, sesi diskusi dan simulasi, dalam kegiatan ini juga terdapat pameran obat-obatan berbahan dasar alam yang telah mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE) dan berlabel Fitofarmaka. Redaksi JamuDigital.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

JAMU DIGITAL: MEDIA JAMU, NOMOR SATU

Tentang Kami

@ Copyright 2024. All Right Reserved.  www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: