Serial 1: Ragam Pendapat Dokter Tentang Herbal Indonesia
Tanggal Posting : Kamis, 23 Januari 2020 | 06:32
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 971 Kali
Serial 1: Ragam Pendapat Dokter Tentang Herbal Indonesia
DR (Cand.) Dr. Inggrid Tania, M.Si. (duduk paling kanan) bersama sejawat PDUI saat rapat dengan Diryankestrad Kemenkes RI. di Kantor PB IDI, Jakarta pada 20 Januari 2020.

JamuDigital.Com- PIONER MEDIA ONLINE & MARKETPLACE JAMU INDONESIA. JamuDigital akan mempublikasikan serial pendapat para Dokter Indonesia tentang saran-saran mengembangkan produk herbal Indonesia, agar ke depan potensi bahan alam Indonesia dapat masuk ke dalam sistem JKN untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Edisi kali ini, akan ditampilkan pendapat DR (Cand.) Dr. Inggrid Tania, M.Si. (Kandidat Doktor Filsafat Ilmu Pengobatan Tradisional Indonesia), Ketua Umum PDPOTJI (Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia), Wakil Ketua ADSJI (Asosiasi Dokter Saintifikasi Jamu Indonesia), dan Sekretaris Bidang Pengembangan Pelayanan Primer IDI Wilayah DKI Jakarta, Bidang Kajian Herbal dan Pengobatan Tradisional PP PDUI (Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia).

Untuk mengembangkan produk herbal Indonesia, Inggrid Tania menyarankan agar pengembangan dimulai dari menghasilkan bahan baku tanaman obat yang terstandar (melalui GAP hingga GLP), produksi dengan standar GMP/CPOTB, terjamin keamanan dan kualitas, sebisa mungkin menghasilkan clinical evidence melalui penelitian klinis dengan standar GCP.

Berita Terkait: Pengobatan Tradisional di Pelayanan Kesehatan Primer

Terkait dengan sistem JKN, seharusnya produk Fitofarmaka dapat masuk ke dalam e-catalog, juga OHT-Obat Herbal Terstandar. Masalah berikutnya, jika obat herbal sudah berhasil masuk e-catalog, adalah: tentang aspek regulasi/legalitas dokter pemberi pelayanan kesehatan tradisional komplementer dengan obat herbal. Disebutkan bahwa pada PP 103 tahun 2014, dinyatakan bahwa dokter adalah pemberi pelayanan kesehatan konvensional saja (dengan obat kimia).

Sedangkan yang berhak memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer (dengan obat herbal) adalah profesi baru yang dilahirkan melalui PP tersebut, yakni tenaga kesehatan tradisional (Nakestrad). Dokter dapat/dibolehkan memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer (dengan obat herbal) HANYA JIKA Nakestradnya belum/tidak tersedia.

"Seharusnya, baik profesi dokter maupun Nakestrad, boleh memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer (dengan obat herbal), sepanjang punya keilmuan dan kompetensi terkait," jelas Inggrid Tania.

Apakah saat ini, para dokter sudah dapat menerima produk herbal untuk menjadi bagian dari pengobatan pasien?

Baru diterima oleh sebagian kecil dokter. Hampir semua dokter tidak mendapatkan kurikulum Traditional and Complementary Medicine di bangku kuliah S1+Profesi. Sehingga tidak mengenal obat herbal, apa zat-zat aktifnya, bagaimana Farmakodinamik, mekanisme kerjanya, interaksi dengan obat kimia, dan lain-lain.

Untuk itu, lanjut Inggrid Tania, perlu memasukkan kurikulum "Traditional and Complementary Medicine" ke dalam pendidikan dokter. Juga perlu pemastian standarisasi, keamanan, kualitas dan manfaat dari produk herbal. Redaksi JamuDigital.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

Copyright 2020. All Right Reserved. @ www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: