Political Will Penggunaan OMAI, Belum Ada Panduan yang Memadai
Tanggal Posting : Selasa, 20 Juli 2021 | 03:49
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 156 Kali
Political Will Penggunaan OMAI, Belum Ada Panduan yang Memadai
Jadi DPR mendorong kemudian juga pemerintah, dan juga nanti perlu juga BPJS Kesehatan dan ada juga dari sesi profesi kesehatan.

JamuDigital.Com- Media Jamu, Nomor Satu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia terus mendorong agar political will penggunaan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) di JKN-BPJS Kesehatan terus didorong, dan perlu adanya regulasi yang tetap, agar para dokter dapat memanfaatkan kekayaan kearifan lokal ini. Namun, hingga kini belum ada panduan yang memadai.

Padahal kekayaan biodiversitas Indonesia untuk menjadi sumber bahan baku obat herbal sangat berlimpah. Potensi ini sejatinya dapat menjadi keunggulan daya saing Indonesia, dan dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat kimia yang masih sangat tinggi yaitu 90%. Kemandirian obat nasional dapat mulai bergulir, jika OMAI dapat digunakan di JKN-BPJS Kesehatan, karena tarikan demand yang signifikan.

Berikut ini pendapat Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI. saat Dialog Nasional Kiprah 17 Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) Fitofarmaka yang diselenggarakan pada Kamis, 24 Juni 2021, oleh Tempo Media. Acara dipandu oleh Budi Setyarso, Pemimpin Redaksi Koran Tempo.

Berikut pernyataan lengkap Melkiades Laka Lena:

Kita ini sebenarnya potensinya besar. Kita itu memiliki puluhan ribu keanekaragaman hayati di negeri ini. Kemudian yang disampaikan tadi ada 26 obat yang sudah masuk ke dalam Fitofarmaka. Yang masuk dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya di dalam BPJS Kesehatan yang dipakai di rumah sakit itu justru belum ada.

Tapi yang pasti ada political will dalam mengembangkan industri obat tradisional atau sekarang OMAI. Itu harus tercermin, agar kita memberi ruang kepada OMAI masuk, tampil dan dipakai dalam JKN atau pelayanan BPJS Kesehatan. Ternyata itu tidak mendapat panduan yang memadai. Kami dari Komisi IX itu sudah berkali-kali mengecek ini titik persoalannya dimana? Kami Tanya di Kemenkes, Kemenkes buka ruang. Kami cek di Badan POM, Badan POM buka ruang. Kami juga pernah panggil Fornas, juga buka ruang.

Dan ini problemnya kalau menurut kami ada pada asosiasi kesehatan yang tadi disampaikan, bahwa asosiasi kesehatan tidak mau memakai. Khususnya para dokter intinya. Kalau dokternya tidak mau memakai susahlah kita untuk berkembang. Kalau di kedokteran tidak mau memakai obat tradisional ini, maka kita akan membuat regulasi yang tetap, agar dokter mau menggunakan obat tradisional untuk di penyakit yang tidak berbahaya.

Kita memberikan beberapa persen obat tradisional itu dapat dipakai. Seperti kita membeli obat tradisional dari negara lain sama bahan-bahannya seperti yang ada di sini. Seperti kita membeli di Korea itu gingseng dan kita bawa obat-obat tersebut dari negeri orang. Tapi negara kita sendiri tidak kita kasih regulasi yang ketat, agar memakai produk kita sendiri. Lantas itu juga barang kita sendiri dan tidak membuat kita menjadi mati. Itu yang saya kira belum ada di negeri kita. Kalau kita sih mendorong harus ada kebijakan bersama.

Jadi DPR mendorong kemudian juga pemerintah, dan juga nanti perlu juga BPJS Kesehatan dan ada juga dari sesi profesi kesehatan. Itu membuktikan bahwa ada prosentase tertentu, orang itu akan diberikan obat yang berasal dari OMAI. Orang sakit flu itu kan tidak usah dikasih resep-resep obat yang ruwet-ruwet itulah seperti amoxcicilin. Kalau untuk obat demam atau pilek itu kan banyak obat herbal kita, kasih saja itu. Cuma political will kita belum ada. Jadi kita masih hanya menjadi nomor dua atau nomor tiga di negeri sendiri.

OMAI Mendunia

Jadi kita harus mempadankan apa yang sudah dipakai saat dulu saat zaman nenek moyang kita. Mengapa kita tidak memakai kearifan lokal kita yang ratusan tahun diberikan kepada anak cucu sampai kepada kita ini, dan itu kita serahkan kepada mekanisme ilmiah. Dan ini kita tarik dengan akal sehat saja ya... Jadi ada dua pertentangan pengobatan di dunia antara Hippocrates dan Ibnu Sina. Hippocrates itu yang menghasilkan pengobatan modern sampai dengan turunannya. Tapi ada juga Ibnu Sina itu, seperti pengalaman turun-temurun yang dipakai dan itu juga benar. Nah ini jangan dipertentangkan menurut saya. Karena masing-masing itu punya ruang untuk dipakai di negeri ini dalam pengobatan.    

Sesuai fungsi dan tugas kami, legislasi pengawasan dan anggaran. Terkait dengan fungsi legislasi kami sebenarnya dari Komisi IX DPR sudah berencana membuat atau mengatur undang-undang terkait dengan obat tradisional. Terkait pengawasan, kami terus mendorong, agar seluruh pihak betul-betul terlibat bahwa kita ini satu ekosistem satu kesatuan. Redaksi JamuDIgital.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

JAMU DIGITAL: MEDIA JAMU NOMOR SATU

Tentang Kami

@ Copyright 2021. All Right Reserved.  www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: