Kemenkes Adakan Kajian Kratom, Aspek Ekonomi dan Sosial
Tanggal Posting : Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:36
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 163 Kali
Kemenkes Adakan Kajian Kratom, Aspek Ekonomi dan Sosial
Balitbang Kemenkes RI. adakan Diskusi Publik Kajian Kratom, membahas Aspek Ekonomi dan Sosial.

JamuDigital.Com- MEDIA ONLINE & MARKETPLACE JAMU INDONESIA. Berikut ini hasil Diskusi Publik Badan Litbang Kesehatan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Kementerian Kesehatan: Kajian Kratom (Mitragyna speciosa Korth) , yang dilakukan pada Selasa, 27 Oktober 2020.

  • Kratom mempunyai potensi ekonomi tinggi dan memberikan potensi sosial positif serta potensi ekologi positif. Namun, demikian diperlukan pengaturan untuk menjamin kepastian dan keberlanjutan dalam tata niaga tanaman Kratom.
  • Tingginya permintaan luar negeri terhadap kratom sebagai obat herbal, mengangkat potensi kratom sebagai salah satu komoditas ekspor Indonesia. Hal ini berpotensi semakin tinggi, apabila dikembangkan menjadi bahan baku obat/farmasi. Kemandirian Indonesia dalam mengembangkan Kratom sebagai salah satu inovasi bahan baku obat (alternative agent analgesic) untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat analgesik.

Potensi Ekonomi. Data BPS (2019), mata pencaharian masyarakat di provinsi Kalimantan Barat masih bergantung pada kegiatan bercocok tanam atau sektor agriculture melalui pemanfaatan hutan/perkebunan.

Kratom merupakan salah satu hasil perkebunan di Kalimantan Barat yang menggeser peminatan terhadap hasil kebun lain, seperti karet, sebagai efek imitasi keberhasilan ekonomi petani kratom terdahulu.

Kondisi tersebut didukung juga oleh melemahnya harga karet dunia  sehingga banyak petani merugi dan beralih ke kratom (Rahmat dan Hanadi, 2007).

Keunggulan komoditas Kratom bagi petani perkebunan, antara lain:

  • Budidaya: mudah/cepat tumbuh
  • Pengelolaan mudah dan murah: mayoritas masih dilakukan secara manual/tradisional
  • Permintaan pasar terhadap bahan mentah tinggi: baik pasar lokal ataupun internasional untuk meningkatkan harga jual
  • Dukungan dari kelompok usaha tani setempat: kemudahan pemasaran

Perdagangan Kratom sudah ada sejak tahun 2000, namun baru marak sekitar 5 tahun terakhir. Kini dikenal sebagai primadona untuk di ekspor. Harga jual terbaik daun segar dari petani adalah Rp 8.000/kg pada Agustus 2019 (saat pengumpulan data BALITBANGKES) harga petani berkisar Rp. 4.000-5.000/kg.

Sedangkan, harga remahan kratom sekitar Rp. 26.000-Rp.29.000/kg. Data terakhir Misterexportir.com (2020) menunjukkan harga penjualan serbuk kratom Rp.98.000/kg. Permintaan pasar lokal/dalam negeri lebih diminati dalam bentuk remahan dan serbuk.

Kratom untuk pasar internasional dikirim dalam bentuk serbuk (powder) dengan tujuan ke Amerika Serikat, Kanada, Arab Saudi, India, Uni Eropa, Balkan, India, Hongkong, Taiwan dan Singapura. Serbuk kratom ekspor dibandrol dengan harga 22- 25 USD/kg. Tata niaga Kratom hingga saat ini masih jadi bahan perundingan.

Berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2017 terhadap ekspor impor kratom menggunakan HS Code Kratom Powder 1211 Plant and Part. Pontinak Post (2019) menyebutkan bahwa ekspor Kratom jika dikirim melalui Pos Indonesia harus melalui asosiasi yang sudah bekerjasama.

Potensi Sosial Kratom. Potensi ekonomi kratom secara tidak langsung berdampak pada potensisosial, khususnya masyarakat Kalimantan. Barat seperti:

  • Menciptakan lapangan pekerjaan: Petani/Pekerja kratom/pekerja jasa (pengakutan/pengiriman kratom): meningkatkan pendapatan keluarga
  • Menurunkan angka putus sekolah: penghasilan yang cukup untuk memberi bekal pendidikan hingga jenjang yang tinggi
  • Mengurangi aktivitas kurang baik (konsumsi alkohol/miras) karena kesibukan pekerjaan yang tinggi (petani kratom), sehingga angka kriminalitas menurun

Kratom di Indonesia dapat ditemukan di beberapa wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Barat telah lama dikenal sebagaisentra kratom. Salah satu daerah yang terkenal dengan komoditas kratom di Kalimantan Barat (Putussibau, Kapuas Hulu).

Hingga saat ini, masih ada cengkarut mengenai aspek legalitasnya. BNN berasumsi bahwa saat ini adalah masa transisi sampai tahun 2022, ketika Kratom akan dinyatakan sebagai Narkotika Gol. 1.

Masa transisi akan dilakukan pembinaan kepada petani Kratom untuk alih tanaman dari Kratom ke tanaman produksi lainnya. Namun versi dari Kemenkes belum cukup bukti ilmiah untuk menyatakan bahwa Kratom berbahaya bagi kesehatan. Walaupun BPOM, sudah melarang Kratom dipergunakan untuk sediaan obat tradisional.

Berita Terkait: Korporasi Petani dan Tata Niaga Tanaman Obat 

Pembatasan Penggunaan Kratom

Kratom

Masyarakat Indonesia telah menggunakan tanaman obat sejak dahulu sebagai sarana pengobatan. Sebagian besar tanaman obat tersebut telah diketahui manfaatnya. Namun ada sebagian tanaman yang secara ilmiah terbukti memiliki efek kecanduan, sebagai contoh, tanaman purik atau kratom (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.).

Ketidaktahuan masyarakat akan efek negatif dari tanaman tersebut akan menyebabkan potensi gangguan kesehatan. Di lain pihak, penyehat tradisional (hattra) sebagai pelaku pelayanan kesehatan diketahui masih ada yang menggunakan tanaman purik, sebagai bagian komponen ramuan obat tradisional berdasarkan hasil RISTOJA 2012 dan 2015.

Oleh karena itu, diperlukan adanya rekomendasi kebijakan berupa upaya pembinaan kepada hattra melalui Ditjen Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional & Komplementer (Ditjen Bina Yankestradkom) atau Dinas Kesehatan di daerah serta mendorong pembatasan penggunaan jenis tanaman berefek negatif bagi kesehatan di masyarakat oleh instansi yang berwenang.

Pada tahun 2016, B2P2TOOT telah menyusun dan menghasilkan naskah rekomendasi kebijakan yang berjudul "Pembatasan Penggunaan Tanaman Purik atau Kratom". Naskah rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu data dukung dalam menyusun justifikasi ilmiah, yang akan digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menyusun kebijakan teknis mengenai pengaturan tanaman obat.

Pada tahun 2017, Badan Litbang Kesehatan bersama BPOM dan para akademisi (UI, ITB, UNPAD, UGM) telah membentuk Kelompok Kerja Plant Based Substances. Pokja ini bertugas untuk menyusun naskah akademik dengan justifikasi ilmiah dan memberikan rekomendasi teknis dalam pengaturan tanaman kratom di Indonesia.

Saat ini, Kementerian Kesehatan berencana untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, BPOM, BNN, Bareskrim dan Ditjen Bea dan Cukai melalui FGD untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan peran masingmasing Kementerian atau Lembaga terkait. (Sumber Berita: http://www.b2p2toot.litbang.kemkes.go.id/?page=postcont&postid=114&content=Policy+Brief+Kratom). Redaksi JamuDigital.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

Copyright 2020. All Right Reserved. @ www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: