GP. Jamu dan YLKI: Agar Usaha Jamu Aman, Patuhi Regulasi
Tanggal Posting : Rabu, 7 Oktober 2020 | 07:03
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 207 Kali
GP. Jamu dan YLKI: Agar Usaha Jamu Aman, Patuhi Regulasi
Sejumlah perajin jamu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah menggelar demo. Foto: website Pikiran Rakyat

JamuDigital.Com-PIONER MEDIA ONLINE & MARKETPLACE JAMU INDONESIA. Ditengah pandemi COVID-19 ini, peran Jamu makin mendapat tempat di masyarakat, karena banyak Jamu yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga baik untuk membantu mencegah virus corona.  

Brand Jamu makin harum dan membangkitkan semangat para stakeholders Jamu, akan datangnya masa kebangkitan Jamu.

Namun, berita yang viral dibanyak media massa online pada 5 Oktober 2020- tentang demo para perajin Jamu di Cilacap menggoreskan persoalan serius usaha Jamu yang perlu dituntaskan.

Sebagaimana diberitakan oleh media online Pikiran Rakyat (www.pikiran-rakyat.com), sejumlah perajin jamu tradisional asal Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa, mereka mengaku menjadi korban pemerasan senilai miliaran rupiah, oleh oknum kepolisian berpangkat AKBP di Bareskrim.

Warga Desa Gentasari yang sebagian besar adalah pengusaha atau perajin dan penjual jamu tradisional mengaku menjadi korban pemerasan seorang oknum polisi di Bareskrim yang bernama AKBP Agus Wardi selama bertahun tahun.

Juru bicara aksi Mulyono, mengaku ada 13 pengusaha jamu asal Desa Gentasari yang diperas oknum polisi tersebut yang nilainya mencapai miliaran rupiah dengan tuduhan memproduksi jamu ilegal.  Uang yang diminta  paling sedikit Rp. 500 juta dan terbanyak Rp2,5 miliar. (Sumber Berita: https://www.pikiran-rakyat.com) 

Berita Terkait: Pastikan Produk Aman, Badan POM Lakukan Tiga Lapis SISPOM 

Pandangan GP. Jamu dan YLKI

Dwi Ranny dan Tulus Abadi

Dwi Ranny Pertiwi Zarman- Ketua Umum GP. Jamu, dan Tulus Abadi- Ketua Pengurus Harian YLKI.

Kunci dari persoalan yang mencuat dari demo pegusaha Jamu diatas sebetulnya, dapat dengan mudah dituntaskan. Hal ini, karena usaha bidang Jamu sudah jelas regulasinya yang diatur oleh Badan POM.

Ketua Umum GP. Jamu, Dwi Ranny Pertiwi Zarman saat diminta pendapatnya menegaskan, "Teman-teman pengusaha Jamu, supaya tidak kena peras, ya buatlah usaha dan produk jamunya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya kepada Redaksi JamuDigital.Com.

Simpel saja, lanjut Dwi Ranny, prinsipnya itu ikuti saja sesuai dengan aturan yang ada. Regulasi tentang proses produksi Jamu, hingga proses pemasaran-periklanan sudah ada regulasinya.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI ketika dihubungi Redaksi JamuDigital.Com menanggapi demo para pengusaha Jamu di Cilacap mengungkapkan bahwa apapun alasannya tindakan ini tidak dibenarkan. Oknum polisi dimaksud harus ditindak tegas, jangan menjadi pagar makan tanaman.

"Saya menduga kasus ini bermula seringnya kasus produk Jamu di Cilacap yang dicampur BKO (Bahan Kimia Obat), yang memang dilarang. Seharusnya law enforcement melibatkan Badan POM, karena itu tupoksinya Badan POM," Tulus Abadi mengingatkan.

Koordinasi lintas sektoral dalam upaya pengembangan Jamu di Indonesia, perlu terus ditingkatkan, agar Jamu sebagai warisan budaya bangsa dapat terus berkembang, dan terhindar dari praktek-praktek yang menyimpang dari regulasi yang ada.

Mematuhi regulasi, akan menciptakan rasa aman bagi para pengusaha Jamu, dan aman bagi masyarakat karena produk Jamunya berkhasiat sesuai dengan aturan. Redaksi JamuDigital.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

Copyright 2020. All Right Reserved. @ www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: