Dukung Transformasi Rempah, Badan POM Intensifkan Hilirisasi dan Digitalisasi
Tanggal Posting : Senin, 13 Januari 2020 | 05:28
Liputan : Redaksi JamuDigital.Com - Dibaca : 158 Kali
Dukung Transformasi Rempah, Badan POM Intensifkan Hilirisasi dan Digitalisasi
Kepala Badan POM, Penny K. Lukito memaparkan Transformasi Rempah Nusantara, Mendukung Daya Saing Industri 4.0: Peran Badan POM Melalui Hilirisasi dan Digitalisasi. Foto: Dok.BPOM

JamuDigital.Com- PIONER MEDIA ONLINE & MARKETPLACE JAMU INDONESIA. Kepala Badan POM RI., Penny K. Lukito memaparkan presentasi "Transformasi Rempah Nusantara Mendukung Daya Saing Industri 4.0: Peran Badan POM Melalui Hilirisasi Dan Digitalisasi", di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta pada Sabtu, 11 Januari 2020.

Penny K. Lukito menyampaikan paparan tersebut pada acara Peringatan HUT PDI Perjuangan ke-47 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berlangsung pada 10-12 Januari 2020. Pada acara ini membahas sub tema "Strategi Jalur Rempah Dalam Lima Prioritas Industri Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Berdikari."

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada Jum’at sore, 10 Januari 2020. Tampak hadir: Presiden RI., Joko Widodo, Wakil Presiden RI., Ma’ruf Amin, dan sejumlah mantan Wakil Presiden RI.: Try Sutrisno, Jusuf Kalla dan Boediono.

Penny K. Lukito menyebutkan berbagai tantangan dihadapi Badan POM diantaranya peredaran produk dalam jaringan (daring) serta pengawasan di daerah perbatasan yang rentan akan peredaran produk illegal.

"Permasalahan mendasar terkait pengawasan, yang sekaligus mempengaruhi daya saing peredaran obat dalam negeri adalah e-commerce. Produk yang beredar secara online ini perlu dibangun aspek pengawasan yang tepat", jelasnya sebagaimana disiarkan Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM.

Dalam pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM melakukan sejumlah upaya mulai dari standarisasi, registrasi, hilirisasi hingga memastikan produksi dan distribusi sesuai spesikasi yang dijanjikan, serta digitalisasi. "Kata kuncinya adalah hilirisasi, inovasi dan digitalisasi", jelas Kepala Badan POM.

Tantangan lain yang dihadapi adalah membangun kemitraan yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi untuk meningkatkan kapasitas industri. "Peran pemerintah daerah sangat penting, terutama terkait perizinan obat tradisional dan pangan yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Berita Terkait: Badan POM Dukung Transformasi Rempah Menjadi Produk Unggulan

Berita Terkait: Badan POM Fasilitasi Rempah Nusantara Mendunia Era Digital

Penny K. Lukito menyampaikan beberapa rekomendasi yang perlu mendapat perhatian bersama, yaitu intensifikasi koordinasi yang efektif semua pihak sebagai peran dan fungsi masing-masing, pembentukan regulasi yang tidak tumpang tindih termasuk perlunya Undang-Undang untuk menjamin institusi Badan POM yang mandiri.

Setelah pemaparan Kepala Badan POM, sejumlah peserta rakernas dengan semangat mengutarakan kendala yang dialami di wilayah mereka. Salah satu peserta menyampaikan keluhannya terkait legalitas produk negara tetangga yang masuk ke wilayahnya, yang notabene dinyatakan sebagai Zona Perdagangan Bebas.

"Saat ini, kami memiliki sejumlah kendala. Yang pertama karena belum ada kantor Badan POM di daerah kami. Yang kedua, di Aceh tidak ada pabrik gula. Harga gula yang didatangkan dari Thailand jauh lebih murah. Namun, pada akhirnya produk impor tersebut dimusnahkan karena dinyatakan ilegal. Untuk itu, saya mohon bagaimana kebijakan dari Badan POM untuk permasalahan ini," tandas peserta yang berasal dari wilayah ujung barat Indonesia.

Penny K. Lukito menjelaskan bahwa Badan POM telah berkomunikasi dengan pemerintah setempat terkait jenis pangan yang dimaksud. "Saat kunjungan ke Sabang, kami berdialog terkait daerah perdagangan bebas. Badan POM dapat memberikan izin edar khusus, tapi dengan syarat agar diedarkan terbatas di wilayah tersebut saja. Ini berlaku untuk semua jenis pangan impor yang masuk, dan tentunya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat," tegasnya.

Sebagai penutup, Kepala Badan POM mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan, dan berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kewenangan daerah, untuk mewujudkan keberhasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu menggerakkan perputaran perekonomian masyarakat. Redaksi JamuDigital.Com


Kolom Komentar
Berita Terkait

Copyright 2020. All Right Reserved. @ www.jamudigital.com

  Link Media Sosial Jamu Digital: