 |
| Peluang wellness tourism Indonesia sangat besar. Perlu akselerasi dari pemerintah. (Dok. Kemenparekraf) |
JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Pariwisata akan menjadi leading sector untuk membangkitkan perekonomian nasional. Salah satu trend wisata di dunia adalah wellness tourism atau wisata kebugaran.
Indonesia sangat banyak destinasi wisata yang dapat dikemas menjadi wellness tourism. Ini tentu dapat menjadi keunggulan program wisata di Indonesia.
Peran pemerintah untuk membangkitkan wisata kebugaran tentu sangat penting. Dan untuk itu, perlu program yang terarah dan terukur.
Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran definitif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) tahun 2023 sebesar Rp.3.381.345.168.000.
Semoga pagu anggaran ini dapat memberikan stimulus kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.
Menparekraf/Kabaparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 September 2022 mengatakan pagu anggaran ini nantinya akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengembangkan sektor parekraf Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Saya ingin memberikan keyakinan kepada bapak dan ibu sekalian bahwa setiap sen, setiap rupiah akan kita kelola dan gunakan untuk kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan difokuskan kepada program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu," kata Sandiaga seperri dikutip di laman web Kemenparekraf.
Sandiaga mengungkapkan Kemenparekraf akan melaksanakan program-program yang menyentuh pelaku UMKM dan dukungan-dukungan yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak oleh inflasi dan potensi resesi pada 2023.
"Kami sangat yakin dengan dukungan, saran, masukan, dan bimbingan dari Komisi X DPR RI tahun 2023 kita akan bisa mengeksekusi program ini dengan penuh rasa tanggung jawab," katanya lebih lanjut.
Sementara itu, Wamenparekraf/Wakabaparekraf, Angela Tanoesoedibjo menambahkan pagu anggaran ini akan didistribusikan ke satuan kerja pusat sejumlah Rp.1.905.921.409.000, Rp.45.140.000.000 untuk tugas pembantuan organisasi pemerintah daerah (OPD) bidang parekraf, Rp.110.628.180.000 untuk Badan Pelaksana Otorita, dan Rp.1.319.655.579.000 bagi unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan bidang pariwisata.
- Berita Terkait: Study Tour Jamu Digital ke Malaysia, Belajar Branding Produk Herbal
- Berita Terkait: Inovasi NOSTEO dan NOKILIR Dikupas di Webinar Nasional ISMAFARSI
- Berita Terkait: Presiden Jokowi Tegaskan Tiga Fondasi Utama yang Akan Dongkrak Daya Saing Indonesia
Selain itu, Angela menjelaskan ada pergeseran pagu anggaran antar program di satuan kerja Deputi Bidang Sumber Daya dan usulan perubahan pagu antar satuan kerja di Deputi Bidang Kebijakan Strategis dengan Deputi Bidang Pemasaran.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan mengusulkan pergeseran pagu antar program dari program kepariwisataan dan ekonomi kreatif ke program dukungan manajemen yang direncanakan untuk mendukung operasional perkantoran sebesar Rp.2.414.432.000.
Sementara usulan perubahan pagu antar satuan kerja di Deputi Bidang Kebijakan Strategis dengan Deputi Bidang Pemasaran adalah sebesar Rp.6.000.000.000 untuk dukungan penyusunan RUU bidang Kepariwisataan.
Menanggapi penjelasan ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang bertindak sebagai pimpinan rapat menyatakan DPR RI menyetujui pagu anggaran definitif Kemenparekraf/Baparekraf sebesar Rp.3.381.345.168.000.
"Komisi X dan Kemenparekraf juga menyepakati program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat untuk dilaksanakan Kemenparekraf dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI selama pembahasan RAPBN tahun anggaran 2023 yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Faqih. (Sumber Berita: https://www.obatnews.com/healthy-tourism/pr-4464888181/anggaran-definitif-kemenparekraf-tahun-2023-rp-33-triliun-bagaimana-program-wellness-tourism-akan-dikemas?page=2 ).
